Berita Utusan

Advertise

Wabup Buka O2SN dan PSP

Diposting oleh On Mei 13, 2017

Wakil Bupati Tulungagung Maryoto Birowo.
Utusan-Rakyat, Tulungagung - Wakil Bupati Tulungagung Maryoto Birowo membuka O2SN (Olahraga dan Olimpiade Siswa Nasional) tingkat Kabupaten dan melepaskan kontingen Pekan Seni Pelajar (PSP) Tingkat Provinsi yang digelar di Kota Kediri. O2SN dan PSP digelar mulai Rabu (26/4) hingga 6 Mei diikuti oleh 500 peserta.

Dalam kesempatan tersebut, Maryoto mengatakan O2SN bertujuan untuk mencari bibit unggul atlit dan generasi penerus seni dalam PSP. "Tujuan utama untuk memperoleh atlet-atlet muda yang memiliki prestasi membanggakan, yang bisa mewakili Kabupaten Tulungagung, baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional, sehingga perlu adanya upaya pembinaan dan penjaringan secara dini seperti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional antar pelajar Sekolah Dasar/MI, SMP/MTs  yang dilaksanakan hingga 6 Mei mendatang di Tulungagung," ungkapnya.

Wakil Bupati berharap, dengan kegiatan olimpiade ini dapat memacu semangat bagi kita untuk lebih meningkatkan pembinaan olahraga anak-anak kita di usia dini dan dapat membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang sehat jasmani dan rohani, berkarakter, serta mandiri.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan sekaligus ketua panitia Suharno, melaporkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 19 kontingen dari 19 kecamatan. Sedangkan penyelenggaraannya berlangsung di beberapa tempat, salah satunya lomba renang yang dilaksanakan di kolam renang Vidia Tirta, Kelurahan Kutoanyar.

"Masing-masing kontingen untuk PSP digelar di Kota Kediri, kontingen Tulungagung terdiri dari 225 peserta yang didampingi oleh 240 pelatih serta instruktur, totalnya 500-an," ungkapnya.

Suharno juga berharap agar Kontingen PSP bisa meraih 5 besar di ajang provinsi dengan dukungan penuh dari Pemerintah daerah dengan anggaran hingga Rp 200 juta yang diambil dari APBD Kabupaten Tulungagung. (tur)

Luncurkan Tulungagung Tourism

Diposting oleh On Mei 13, 2017

Utusan-Rakyat, Tulungagung - Banyaknya lokasi pariwisata yang bermunculan di Kabupaten Tulungagung perlu penanganan serius dari pemerintah daerah. Peluncuran media promosi pariwisata berbasis digital yang diprakarsai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Tulungagung bertujuan untuk lebih mengenalkan Kabupaten Tulungagung ke dunia luar.

Launching digital maps berlabel "Tulungagung Tourism" tersebut berlangsung di Crown Victoria Hotel, Kamis (27/4/). Nampak hadir Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Ketua DPRD Supriyono, SKPD, Camat dan ratusan dari Pokdarwis serta beberapa wisatawan manca negara yang kebetulan singgah di Tulungagung.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Tulungagung Syahri Mulyo mengatakan, pariwisata di Tulungagung memang perlu bekerja sama dengan berbagai pihak dan lapisan masyarakat. "Saya berterima kasih atas kerja sama semua pihak termasuk Pokdarwis yang terbukti mampu membawa nama Tulungagung kedunia internasional meski tanpa bantuan pemerintah daerah," ungkapnya.

Sementara itu Kepala Disbudpar Kabupaten Tulungagung Drs Heru Santoso MM dalam sambutannya mengatakan, wisata di Tulungagung merupakan kekayaan yang harus kita jaga dan promosikan sebagai aset daerah. "Tulungagung memiliki wisata yang beraneka ragam, mulai dari seni budaya, keindahan alam, situs purbakala, sejarah kuliner dan kerajinan. Untuk itu diperlukan pengembangan dan pengenalan obyek wisata. Melalui media digital, destinasi wisata di Tulungagung diharapkan semakin dikenal secara luas hingga internasional," tuturnya. (tur)

Jalur Bendungan-Trenggalek Putus

Diposting oleh On Mei 12, 2017

Terlihat alat berat sedang menetralisir jalan.
Utusan-Rakyat, Trenggalek - Warga Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, harus menempuh jalur ekstra jauh jika hendak ke Kota Trenggalek. Penyebabnya, jalur utama yang menghubungkan Kecamatan Bendungan ke Kota Trenggalek putus total akibatkan pergerakan tanah .

Camat Bendungan Kholik saat di konfirmasi wartawan di kantornya (01/05) menegaskan, putusnya jalur utama yang menghubungkan Kecamatan Bendungan ke Kabupaten Trenggalek terjadi setelah terguyur curah hujan yang cukup deras hampir 6 jam.“Tingginya curah hujan mengakibatkan retakan yang disertai amblesnya badan jalan,” ungkapnya.

Lanjut Kholik, retaknya badan jalan tepatnya di kilometer 8 Desa Srabah, Kecamatan Bendungan, dengan kedalaman kurang lebih 150 meter dan lebar mencapai 6 meter dengan panjang 40 meter.

Di tempat terpisah, Kepala Desa Srabah Mulyono membenarkan adanya kejadian tanah gerak di desanya. Pria usia 42 tahun itu menghimbau ke pengguna jalan untuk melewati jalur alternatif melalui Desa Depok, Kecamatan Bendungan.Dia juga berharap agar pengguna jalan berhati-hati mengingat jalur tersebut rawan longsor.

Lanjut Mulyono, saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan Trenggalek sudah mendatangkan alat berat di lokasi tanah gerak. Alat berat digunakan agar jalur utama Kecamatan Bendungan ke Kota Trenggalek secepatnya pulih. “Dengan begitu, kondisi perekonomian masyarakat setempat kembali normal,” harapnya. (nbl)

Penerapan Digital dalam Pemerintahan di Kota Kediri

Diposting oleh On Mei 12, 2017

Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar
mendapat ucapan selamat dari Heru Marwanto Ketua KONI Kota Kediri
Utusan-Rakyat, Kota Kediri - Seminar Marketing 4.0 dengan tema Moving from Tradisional to Digital yang bertempat di Ruang Tegowangi, Hotel Grand Surya Jalan Dhoho, Kota Kediri, Rabu (26/4) menghadirkan narasumber Hermawan Kartajaya, Founder and Chairman Markplus.Inc.

Saat ini di lingkungan Pemerintah Kota Kediri mulai menerapkan teknologi informasi baik dalam urusan pemerintahan atau pelayanan publik. "E-government menjadi salah satu indikator kinerja pemda,”ujar Mas Abu, sapaan Abdullah Abu Bakar, Walikota Kediri.

Mas Abu mengatakan bahwa, upaya untuk mendigitalkan Pemerintah Kota Kediri dengan penggunaan media sosial. Seperti website, facebook, dan intagram sebagai sarana menyampaikan informasi kepada masyarakat dan juga lebih mempersingkat waktu hanya dengan gadget yang dimiliki.

Sejak Kota Kediri membranding kotanya dengan Harmoni Kediri The Service sejak itupula branding itu menjadi karakter Kota Kediri sebagai bentuk nyatanya yaitu beberapa aplikasi berbasis android dan website untuk mempermudah pelayanan misalnya perijinan online, PPDB, trans-info, pengaduan SURGA, PBB Online serta wifi gratis di beberapa titik seperti Jl.Dhoho, Jl.Veteran dan Taman.

“Masyarakat dengan mudah jika ingin melakukan Perizinan, hanya dengan handphonenya tanpa harus datang, sekarang di Kota Kediri perizinan sudah dipangkas dari 153 menjadi 56,” kata Mas Abu.

Dunia digital juga membawa pengaruh dalam urusan marketing, terbukti masyarakat lagi gencar jasa pengiriman dan berjulan online, cukup di depan komputer yang terkoneksi internet atau handphone yang dimiliki.

Turut hadir dalam acara Seminar Nasional Kepala Perwakilan Bank Indonesia Djoko Raharto, Kepala OJK Bambang Hermanto, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri Turanto Sih Wardoyo, Ketua IMA Cabang Malang, Pengusaha, dan Mahasiswa. (Adv/Hms)

Bocah Ingusan Bobol Kotak Amal

Diposting oleh On Mei 12, 2017

ESP dan EWH terkulai lemas pasca ditangkap polisi.
Utusan-Rakyat, Ngawi - Kelakukan dua remaja ingusan asal Madiun ini memang betul-betul keterlaluan. Mereka diduga nekat bobol kotak amal Masjid Al Ikhlas Dusun Pramesan, Desa Ngale, Kecamatan Paron, Ngawi, sekitar pukul 03.30 WIB pada Rabu (03/05). Dua remaja tersebut masing-masing berinisial ESP (18) remaja asal Dusun/Desa Munggut, Kecamatan Wungu, Madiun; dan EWH (16) remaja asal Jalan Dite Manis, Perumnas II Manisrejo, Kecamatan Taman, Madiun.

Saat menjalankan aksinya, kedua remaja tersebut bernasib apes. Sebelum berhasil menggondol uang kotak amal hasil jarahanya langsung kepergok warga sekitar. Tak pelak warga pun dibuat murka. Nyaris melakukan aksi massa terhadap kedua remaja ingusan ini. Namun beruntung Opsnal Satreskrim Polres Ngawi langsung tiba di lokasi kejadian usai menerima laporan dan berhasil mengamankan para pelaku.

“Kebetulan pada dini hari tadi saat kami bersama anggota tengah mengadakan patroli di wilayah Kecamatan Padas. Mendapat informasi kalau di Desa Ngale, masuk Kecamatan Paron ada pelaku pembobol kotak amal. Kami langsung meluncur ke lokasi kejadian,” terang Kasatreskrim Polres Ngawi AKP Andy Purnomo, Rabu (03/05).

Jelasnya, dari tangan kedua pelaku mendasar lokasi kejadian di Masjid Al Ikhlas Desa Ngale berhasil diamankan barang bukti berupa uang tunai Rp 292 ribu, sepeda motor jenis Honda Supra X nopol AE 4568 BJ dan satu tas berisi obel serta bettel. Diketahui masing-masing pelaku mempunyai tugas. ESP sebagai joki atau pengantar menggunakan sepeda motor. Sedangkan EWH berperan sebagai eksekutor.

Kemudian dari hasil interogasi petugas untuk sementara waktu diketahui, sebelum menjalankan aksinya di Masjid Al Ikhlas Desa Ngale antara ESP dan EWH sekitar pukul 02.00 WIB pada Rabu, (03/05), melakukan aksi serupa di Masjid Al Hidayah masuk Dusun Kedunglengki, Desa Pengkol, Kecamatan Mantingan. Dilokasi ini kedua pelaku berhasil menggasak uang tunai Rp 331 ribu.
Kasatreskrim Polres Ngawi juga menyebutkan, bahwa kedua pelaku tercatat sebagai residivis. ESP pernah melakukan tindak pencurian dua sak rokok di wilayah Kecamatan Taman, Madiun, atas kasusnya itu di vonis 3 bulan penjara. Sedangkan EWH pernah melakoni aksi pembobolan kotak amal di wilayah Kecamatan Jiwan, Madiun, dan pencurian dua sak rokok di Kecamatan Taman, Madiun, atas kasusnya itu di vonis 9 bulan penjara.

Masih catatan dari EWH, usai bebas dari penjara rupanya tidak membuat dirinya kapok. Terbukti mencuri lagi satu ekor burung love bird dan 15 kilogram beras. Untungnya, dari kasus itu sendiri EWH terkena diversi atau bebas bersyarat mengingat dari usinya yang masih 16 tahun.

“Sekarang ini baik ESP dan EWH masih kita periksa secara marathon untuk mengungkap dari kasus pembobolan kotak amal di Desa Ngale maupun tempat-tempat lainya,” tutup AKP Andy Purnomo. (DK)

Ketagihan Sabu-Sabu, Pengawas Sekolah Dicokok

Diposting oleh On Mei 12, 2017

Utusan-Rakyat, Madiun - Anggota Satnarkoba Polres Madiun menangkap seorang oknum pegawai negeri sipil (PNS) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, Jatim. Oknum PNS tersebut kedapatan menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu.

Kasubbag Humas Polres Madiun AKP Paidi menjelaskan, tersangka adalah Suwito (60), oknum PNS yang bertugas sebagai pengawas sekolah dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun. “Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sabu seberat 0,17 gram yang dibagi dalam dua paket, dan peralatan hisapnya,” ujarnya, Selasa (02/05).

Penangkapan terhadap oknum PNS ini berawal dari informasi masyarakat, yang kemudian ditindaklanjuti oleh petugas. Hingga akhirnya tersangka ditangkap beserta barang bukti di rumah saudaranya, di Dukuh Bugangin, Desa Banjarsari, Kecamatan Madiun.

Kepada penyidik, tersangka yang merupakan warga Kelurahan Nglames, Kecamatan Madiun, itu mengaku menggunakan sabu awalnya hanya sekedar coba-coba, hingga akhirnya ketagihan. Tersangka mengaku sudah tiga kali mengkonsumsi sabu. Barang haram tersebut diperoleh dari seseorang yang tidak dikenalnya, dengan harga Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu per paketnya untuk digunakan sendiri.

 Kini pelaku dijerat Pasal 114 dan Pasal 112 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tetang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal lima tahun penjara. (gun)

Hajatan Besar Segera Dimulai, Tak Lama Lagi KPU-RI Tetapkan Tahapan Pilkada 2018

Diposting oleh On Mei 12, 2017

Utusan-Rakyat, Jakarta - Bangsa Indonesia sebentar lagi memiliki hajatan (Jawa: gawe) besar. Yakni pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018 yang diikuti 171 daerah, terdiri 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.

Nah, tahapan pilkada serentak dimulai pada Juni 2017 atau sebulan lagi. Hal itu diketahui pasca Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan tanggal pemungutan suara pilkada serentak 2018 pada 27 Juni 2018 melalui rapat pleno.

Saat ini, KPU telah membuat draf Peraturan Komisi Pemiliham Umum (PKPU) Tahapan Pilkada Serentak 2018. Selanjutya penetapan draft  PKPU ditargetkan tidak lebih dari Juni 2017. "Kita menargetkan Juni PKPU sudah ditetapkan," kata Ketua KPU Arief Budiman saat dihubungi via Handphone, Jumat (05/05).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, PKPU tahapan harus ditetapkan satu tahun sebelum hari pencoblosan. Artinya, jika rapat pleno KPU telah memutuskan hari pencoblosan pilkada serentak 2018 jatuh pada 27 Juni 2018 maka penetapan resmi PKPU tahapan Pilkada 2018 maksimal harus dilakukan sebelum 28 Juni 2017.

Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Pilkada, pada masa Presiden Jokowi, pemilihan kepala daerah dilakukan secara serentak dan terbagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama pada 2015, tahap kedua 2017, dan tahap ketiga 2018. Pada 2018, daerah yang megikuti pilkada sebanyak 171 yang terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.

Ketua KPU-RI Arief Budiman mengatakan, 171 daerah tersebut nantinya akan mengikuti pilkada serentak pada 27 Juni 2018. Penetapan pelaksanaan pemungutan suara 27 Juni 2018 pun sudah dilakukan dalam rapat pleno, meskipun penyusunan draft PKPU masih dalam proses.

Kasus Banpol Golkar Tulungagung Berlanjut

Diposting oleh On Mei 12, 2017

Idam Kholid, Kasie Intel Kejaksaan sedang membaca Tabloid Utusan Rakyat


Utusan-Rakyat, Tulungagung - Nuansa persaingan politik di Kabupaten Tulungagung, nampaknya, sudah mulai terasa. Meskipun samar, beberapa pihak terlihat melakukan gerakan bawah tanah untuk menjatuhkan lawan. Salah satunya gerakan yang mencoba menggoyang kepengurusan Partai Golkar Tulungagung. Mereka melaporkan pengurus partai berlogo pohon beringin itu ke Kejaksaan Tulungagung atas dugaan penyelewengan dana Bantuan Politik (Banpol) Tahun 2016.

Terhitung sampai berita ini dimuat, laporan masuk ke Kejaksaan Negeri Tulungagung sudah lebih dari tiga bulan yang lalu. Saat ini, laporan tengah ditangani pihak kejaksaan.
Kasie Intel Kejaksaan Negeri Tulungagung Idam Kholid mengatakan, status kasus dugaan penyelewengan dana Bantuan Politik (Banpol) Tahun 2016 sebentar lagi akan masuk ke tahap penyidikan. “Kami telah melakukan penyelidikan dan menyimpulkan kasus ini telah cukup bukti untuk diteruskan ke penyidikan,” kata Idam saat wawancara dengan Jurnalist Utusan-Rakyat.

Saat pemeriksaan, lanjut Idam, ada 30 saksi yang diperiksa. Ke-30 saksi tersebut berasal dari unsur internal partai, partai lain, dan pihak Kesbangpol Linmas Tulungagung. Di internal parta sendiri, pengurus yang diperiksa mulai tingkat kabupaten, kecamatan, hingga pengurus desa.

“Ada 30 saksi yang kita periksa. Pemeriksaan kita lakukan guna mengumpulkan data dan bukti untuk menguatkan laporan,” ujar Idam.

Sayang Idam belum mengungkap lebih lanjut terkait kerugian negara serta modus dugaan penyelewengan bantuan dana banpol. Termasuk siapa yang melaporkan ke kejaksaan.  

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Tulungagung KH Asmungi ketika dihubungi via telepon mengatakan, jika dugaan penyelewengan dana banpol merupakan kasus lama yang diungkit-ungkit kembali. “Setelah saya telusuri, provokatornya ya tetap orang itu-itu juga,” katanya.

 KH Asmungi mengatakan, pihaknya siap saja jika dana bantuan politik dipermasalahkan. “Siap secara situasional,” ucapnya. (ieL)

3 Guru Belum Terima Gaji selama 5 Bulan

Diposting oleh On Mei 12, 2017

Bupati Tulungagung Sahri Mulyo
Utusan-Rakyat, Tulungagung - Sebanyak 3 tenaga pendidik berstatus PNS di SMA dan SMK Kabupaten Tulungagung belum terima gaji selama 5 bulan sejak awal tahun 2017. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Tulungagung Syahri Mulyo saat memberikan sambutan pada peringatan HARDIKNAS di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Tulungagung, Selasa (2/5).

"Ada 3 pendidik SMA di wilayah Tulungagung yang tidak terima haknya berupa gaji sejak lawal tahun 2017,” ujarnya.

Ditanya asal dari ke 3 guru tersebut, Syahri meminta media bertanya kepada Panitia P3D yang saat itu di ketuai oleh Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Tulungagung Mundiyar.

“Ketiga guru tersebut antara lain Ali Imron asal SMA 1 Kalidawir, Wiwit Astuti dari SMK 2 Tulungagung dan Hendri Riyani dari SMK 1 Pagerwojo," terang mantan Camat Boyolangu tersebut.

Mundiyar menambahkan jika mereka tidak menerima gaji dari provinsi, maka pihak Pemkab siap menalangi gaji mereka. Bahkan jika bersedia mengajar di SD atau SMP, Pemkab akan menggaji ke 3 guru tersebut.

"Pemkab menggaransi mereka akan menerima gaji mereka, atau jika bersedia mereka mengajar di SD atau SMP, gaji kita tanggung 100 persen," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jatim di Wilayah Tulungagung Solikin mengaku ada kesalah fahaman Pemkab Tulungagung lantaran tidak mengajukan ke 3 nama tersebut dalam P3D (Penyerahan Perangkat, Personel dan Data) dari Pemkab kepada Dinas Pendidikan Provinsi. "Pemkab Tulungagung tidak pernah mengajukan ke 3 nama tersebut dalam P3D, sehingga timbul permasalahan," ujar Solikin.

Namun demikian, Solikin akan membantu proses ke 3 guru tersebut untuk mendapatkan haknya. Dirinya akan mengajukan kepada Gubernur Jatim agar ke 3 PNS bisa masuk dalam daftar PNS di lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Jatim.

"Kami akan bantu mengajukan kepada Gubernur, dengan diketahui oleh Bupati Tulungagung, dan hingga saat ini kita masih menunggu surat dari Pemkab Tulungagung," pungkasnya. (tur)

Hanya PDIP yang Tanpa Koalisi

Diposting oleh On Mei 12, 2017

Bisa Usung Sendiri Calon Bupati dan Wakil Bupati
Utusan-Rakyat, Tulungagung - Pekerjaan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) saat ini bisa dibilang sedikit ringan. Sebab ketentutan mengenai tahapan pilkada tidak lagi digarap KPUD, melainkan dikerjakan langsung oleh KPU pusat. Ini terjadi karena pilkada dilakukan secara serentak se-Indonesia.

Ketua KPU-RI Arief Budiman mengatakan,tahapan pilkada serentak diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Sampai berita ini dimuat PKPU masih dalam proses penggodokan dan rencananya akan ditetapkan Juni bulan depan. "Kita menargetkan Juni PKPU sudah ditetapkan," katanya saat dihubungi via Handphone, Jumat (05/05).

Di lain tempat, Ketua KPUD Tulungagung Suprihno mengaku, dengan diambilalihnya kewenangan menentukan tahapan pilkada, tugasnya sebagai komisioner KPU sedikit berkurang.

“Ia, sedikit berkurang beban kami. Tapi bukan berarti KPUD bisa leha-laha (Red: santai-santai), dengan diambil alihnya penggarapan PKPU, kami bisa lebih fokus pada pekerjaan KPU lainnya,” tegas Suprihno.

Selain itu Suprihno mengatakan, tahapan-tahapan pilkada serentak 2018 kemungkinan besar akan dimuali September 2017. Sebab dalam Undang-Undang Pilkada disebutkan, maksimal tahapan pilkada harus dimulai 10 bulan sebelum hari-H pemungutan suara.

Tahapan tersebut, lanjut Suprihno, di antaranya penandatanganan MPHD antara KPUD dan Pemerintah Kabupaten/Kota, rekrutmen penyelenggara add hox seperti PPK, PPS, dan KPPS, penyusunan atau verivikasi data pemilih, dan beberapa tahapan lainnya.

“Semua tahapan itu secara pasti akan kita ketahui jadwalnya setelah PKPU ditetapkan oleh KPU pusat. Tentunya KPUD akan berjalan berdasarkan peraturran tersebut,” ujarnya.

Sementara mengenai persyaratan pencalonan, menurut Suprihno, ada perubahan yang cukup signifikan. Pencalonan melalui partai yang sebelumnya harus didukung partai dengan anggota dewan 15 persen, sekarang berubah menjadi 20 persen . Sedangkan calon independen yang sebelumnya harus didukung 3 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), sekarang berubah menjadi 6 persen.

“Di Tulungagung partai yang memiliki jumlah anggota dewan sampai 20 persen  hanya PDIP, artinya yang lain hasrus koalisi. Sementara untuk calon independen, diperkirakan harus mendapat dukungan  70 ribu DPT,” pungkasnya. (ieL).

Cegah Tanah Longsor, Bupati Hj.Haryanti Sutrisno Mengajak Tanam Narwastu

Diposting oleh On Mei 12, 2017

Bupati Kediri Hj.Haryanti Sutrisno menyerahkan bibit secara simbolis
kepada anggota BPBD Kabupaten Kediri
Utusan-Rakyat, Kediri Kab - BPBD Kabupaten Kediri menggelar acara Apel Siaga Relawan Penanggulangan Bencana dilapangan Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kamis (27/4). Acara ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari kesiapsiagaan bencana nasional.

Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno. Sementara Komandan Upacara adalah Plt Kepala BPBD Kabupaten Kediri Randy Agatha. Peserta upacara terdiri dari BPBD, TNI, Polri, Satpol PP, Trenggana,dan Polisi Hutan.

Bupati Kediri dalam amanatnya menyampaikan penanggulangan bencana kini harus juga memperhatikan kepada penanggulangan resiko bencana. Baik kesiapsiagaan dan pencegahannya. Salah satunya dengan cara menanam bibit narwastu.

“Tidak hanya saat setelah terjadi bencana namun juga pencegahan bencana. Oleh karena itu pada kesempatan apel ini saya anjurkan menanam bibit narwastu sebagai salah satu cara menimalisir resiko dampak bencana longsor,” terangnya.

“Narwastu ini kelihatannya seperti rumput atau serai, namun memiliki keistimewaan. Yakni akarnya bisa mencapai 15 meter masuk kedalam tanah. Dengan masuknya akar sedalam ini tanah lebih terikat kuat,” imbuhnya.

Sebanyak 23.500 bibit tanaman narwastu dari Pemerintah Kabupaten Kediri diberikan untuk desa yang rawan bencana longsor.

Secara simbolis bibit narwastu diserahkan Bupati Kediri dan diterima oleh Kepala Desa Medowo, Desa Kanyoran dan Desa Jugo. Rencananya akan ditanam sebanyak 2000 bibit di masing masing desa rawan bencana yang telah ada dalam didaftar BPBD Kabupaten Kediri.

“Harapan saya beberapa tahun kedepan bibit ini sudah bisa ditangkarkan dan bisa ditanam di banyak tempat lagi sehingga bisa mencegah bahaya tanah longsor di Kabupaten Kediri,” harap Bupati Kediri.

Selesai melaksanakan Apel Siaga, para relawan bergerak ke Dusun Kalibago, Desa Kalipang, untuk menanam bibit Narwastu. Bibit-bibit tersebut ditanam di tepi tebing curam yang tanahnya rawan longsor. (adv/Kominfo/pri)

Duta Besar Inggris, Kunjungi Kampung Inggris

Diposting oleh On Mei 12, 2017

Bupati Kediri Hj.Haryanti Sutrisno menerima kunjungan dari Duta Besar Inggris
Utusan-Rakyat, Kabupaten Kediri - Suasana di Kampung Inggris berbeda dari biasanya. Tepatnya di Kursus Basic English Course (BEC), Selasa (25/4) puluhan pelajar berdiri sambil mengayun-ayunkan bendera Inggris. Penduduk sekitar pun keluar mengamati aktivitas di tempat tersebut.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia Mr. Moazzam Malik datang mengunjungi kampung Inggris dengan didampingi Mr. Paul Smith dari Country Director British Council Indonesia. Rombongan diterima oleh Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno dan pendiri BEC Mohammad Kallend Osen.

Duta Besar Inggris ingin melihat kegiatan belajar mengajar di Kampung Inggris. Ketertarikannya berawal dari maraknya pemberitaan Kampung Inggris di media sosial.

Duta Besar Inggris mengatakan sudah 2,5 tahun tinggal di Indonesia dan sangat ingin mengunjungi tempat yang terkenal ini.

"Saya yakin kefasihan dalam berbahasa Inggris sangat diperlukan untuk daya saing Indonesia di masa depan, karena saat ini bahasa Inggris sudah menjadi bahasa sehari-hari,” kata Mr. Moazzam Malik.

Menurutnya, aktivitas belajar mengajar di Kampung Inggris sangat tinggi. Itu terlihat dengan pelajar yang datang dari berbagai daerah di Indonesia, sudah seharusnya dicontoh oleh berbagai pihak baik pemerintah daerah maupun lembaga pendidikan untuk semakin meningkatkan penguasaan bahasa Inggris.

“Sebagai negara sahabat, kami siap mendukung kegiatan Kampung Inggris ini. Ada materi-materi pengajaran bahasa Inggris yang bisa kami bagikan, juga tenaga pengajar dari Inggris yang bisa kami tempatkan disini,” lanjutnya.
Sementara, Mohammad Kallend membuka lembaga kursus bahasa Inggris yang ia beri nama BEC. Kerja kerasnya berhasil mencetak lulusan-lulusan yang fasih berbahasa Inggris.

"Kini tercatat lebih dari 200 lembaga kursus di Kampung Inggris. Tidak hanya menawarkan pelajaran bahasa Inggris, para pelajar juga dapat belajar bahasa Arab, Mandarin, Prancis dan Jepang," terangnya.

Di sela kunjungannya, Mr. Moazzam Malik berkesempatan mengunjungi salah satu toko buku dan warung kuliner di Jl. Anyelir. Di sepanjang jalan, dengan ramah Mr. Moazzam Malik menyapa para pelajar dan penduduk menggunakan bahasa Inggris. (Adv/Kominfo/pri)

DPRD Tulungagung Minta Bupati Perhatikan GTT

Diposting oleh On Mei 12, 2017

Sidang Paripurna Penyampaian Rekomendasi LKPJ Bupati Tahun 2016
Utusan-Rakyat, Tulungagung - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD Tulungagung terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tulungagung akhir tahun 2016 digelar Jumat (28/4).

Hadir pada kesempatan tersebut, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Wakilnya Maryoto Bhirowo, Ketua DPRD Tulungagung Supriyono, kepala SKPD dan seluruh anggota fraksi DPRD Kabupaten Tulungagung.

Sebelum rekomendasi LKPJ diterima Bupati Tulungagung, juru bicara dari 8 fraksi DPRD menyampaikan satu per satu pandangan akhir dan beberapa catatan penting (koreksi).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono menekankan kepada pemerintah daerah agar lebih memperhatikan masalah pendidikan. Karena dalam penyampaian rekomendasi masih terdapat beberapa catatan penting yang harus diperhatikan.

Menurutnya, pendidikan harus diperjuangankan. Diantaranya memberikan  uang transportasi bagi guru tidak tetap (GTT) yang akan membantu kelancaran proses belajar mengajar di Tulungagung.

"Diharapkan pemerintah membantu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Misalnya diambilkan dari dari dana biaya operasional sekolah (BOS), atau cara lain yang bisa membantu GTT," tuturnya.

Di lain pihak, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo usai rapat paripurna mengatakan, bahwa catatan penting yang disampaikan oleh juru bicara para fraksi adalah tentang problem Guru Tidak Tetap (GTT). Dia mengaku saat ini belum bisa mengakomodir lebih jauh kepentingan mereka karena masih terkendala aturan hukum yang saat ini masih dalam proses kajian.

"Sebenarnya Pemkab sudah mampu memberikan uang transportasi kepada GTT, namun begitu semua harus melalui kajian terlebih dahulu. Jika tidak, niat pemerintah memberikan uang transportasi kepada mereka justru akan bertentangan oleh aturan pemerintah," ungkapnya. (tur)

Mas Abu Kembali Sabet Penghargaan

Diposting oleh On Mei 12, 2017

Wiranto, Menteri Polhukam memberikan ucapan selamat
kepada Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar
Utusan-Rakyat, Kota Kediri - Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar kembali mendapat pengakuan di level Nasional atas keberhasilannya memimpin Kota Kediri. Kali ini, Walikota muda yang akrab disapa Mas Abu ini menyabet penghargaan Apresiasi Kinerja Pemda 2017 yang diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Polhukam Wiranto.

Penghargaan ini diraih Mas Abu bersama dengan 13 pemerintah daerah lainnya (3 Provinsi, 5 Kota dan 5 Kabupaten) dalam Otonomi Award Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-21, Selasa (25/4) bertempat di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo.

Hal tersebut dicapai atas hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 2016 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Kediri Tahun 2015.

Usai menerima penghargaan, Mas Abu menuturkan Pemerintah Kota Kediri selalu berbenah. Dan penghargaan ini diraih berkat sistem-sistem yang diterapkan Pemerintah Kota Kediri.

"Saya berterima kasih kepada masyarakat Kota Kediri dan Pemerintah Kota Kediri khususnya teman-teman PNS yang selama ini selalu berbenah dan mengevaluasi sistem yang kita buat dan terapkan tahun demi tahun membuahkan penghargaan ini dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Mas Abu menambahkan, bila penghargaan ini menjadi penyemangat bagi Pemerintah Kota Kediri untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. “Tugas kita adalah melayani masyarakat dan berada di tengah-tengah masyarakat. Kita juga harus bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat untuk menegakkan Otonomi Daerah yang baik,” imbuhnya.

Mas Abu mengharapkan ke depannya akan muncul banyak terobosan dan inovasi untuk semakin memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. “Kita wajib membuat terobosan agar masyarakat di Kota Kediri mudah untuk mendapatkan pelayanan. Jadi APBD yang kita keluarkan dapat memberikan dampak yang positif bagi seluruh masyarakat,” harapnya.

 Otonomi Award ini dihadiri oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Polhukam Wiranto, Direktorat Jendral Otonomi Daerah Sumarsono dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.(Adv/Hms)

Bimtek Tata Cara Pelaporan Pajak Tahunan

Diposting oleh On Mei 12, 2017

Utusan-Rakyat, Tulungagung - Pelatihan bimbingan teknis (Bimtek) pengoperasian dan tata cara instalasi e-SPT serta tata cara pelaporan pajak tahunan (PPh Pasal 21) belanja pegawai yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung diikuti oleh 235 peserta. Bimtek dilaksanakan di Hotel Narita pada Kamis (27/4).

Peserta bimtek yang terdiri dari pejabat yang menangani belanja gaji PNS/ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung tersebut dibimbing kusus narasumber dari Kantor Pajak Pratama Tulungagung. Mereka diharapkan mampu menangani segala permasalahan perpajakan.

Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung Hendry Styawan dalam sambutannya menjelaskan, Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak adalah penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi didalam negeri.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan sistem administrasi perpajakan modern, pemerintah menyediakan aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan pengisian dan laporan SPT secara cepat, tepat dan akurat yang memungkinkan petugas tidak perlu hitung manual dengan Excel untuk menghitung gaji dan BPJS.

Hendry juga mengatakan, sistem yang baru itu nantinya dalam penghitungan pajak akan disesuaikan dengan peraturan yang terbaru dan data akan disimpan secara online sehingga tidak ada kekhawatiran kehilangan data.

Sistem tersebut juga dapat memantau pengeluaran pajak dan gaji karyawan dengan mudah, membuat ID Billing, setor pajak online dan e-filling PPh 21 secara gratis dalam satu aplikasi. (tur)

Pemerintah Membubarkan HTI..??

Diposting oleh On Mei 08, 2017


Jakarta, Utusan-Rakyat - Setelah lama mengkaji, Pemerintah Indonesia akhirnya berani membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pembubaran tersebut diutarakan langsung Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan RI Wiranto, dalam konferensi pers, Senin (8/5/2017).

“Setelah kami melakukan pengkajian, dipelajari secara komprehensif dan mendalam, kami menyimpulkan membubarkan HTI,” tutur Wiranto.

Ia mengatakan, HTI dinilai bertindak melanggar ketentuan hukum dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebab selama ini ormas tersebut selalu mendengungkan pergantian sistem pemerintahan yang berdasarkan Pancasila.

Wiranto juga menyebutkan, aktivitas HTI dianggap mengganggu ketertiban umum dan kenegaraan. Apalagi, banyak warga yang sudah meminta ada penertiban terhadap ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila.

"Kerasahan masyarakat harus diperhatikan. Terlebih jika itu mengancam persatuan Negara Indonesia," katanya. 

Detailnya, lanjut Wiranto, pemerintah memiliki 3 landasan hukum untuk membubarkan HTI.

Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Selebihnya, tutur wiranto, pemerintah akan mengajukan pernyataan pembubaran kepada pengadilan untuk dikuatkan.

Ia juga mengungkapkan, pemerintah akan bertindak sama terhadap ormas yang terang-terangan anti Pancasila.

“Satu-satu dulu, semua akan kita tindak tegas,” tandasnya. (IeL)

Dinilai Merongrong NKRI, Banser Tulungagung Hadang Kirap Panji HTI

Diposting oleh On April 01, 2017

Ratusan anggota Banser siaga menanti kedatangan HTI
Utusan Tulungagung - Demi menjaga keutuhan NKRI, ratusan Anggota Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser) Tulungagung menghadang Kirab Panji Rosululloh yang dilakukan jamaah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di perbatasan Trenggalek-Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu (1/04).

Dalam aksinya, Banser Tulungagung memaksa rombongan HTI dari Trenggalek berhenti di perbatasan daerah itu dan meminta seluruh peserta kirab mencopot semua atribut HTI maupun panji yang mereka bawa.

Ketegangan sempat terjadi saat pihak HTI menolak melepas atribut dan panji mereka.  Namun setelah ditengahi aparat kepolisian dan TNI, jamaah HTI akhirnya bersedia mengalah dan mencopot segala atribut yang mereka bawa serta membubarkan diri.

Aksi penghadangan dilakukan di Desa Notorejo, Kabupaten Tulungagung yang berada persis di perbatasan daerah itu dengan Trenggalek, sekitar pukul 06.30 WIB hingga 07.30 WIB.

"Penghadangan dan pembubaran ini kami lakukan karena kegiatan mereka diindikasi kuat membawa misi konsep khilafah yang jelas-jelas membahayakan NKRI dan berpotensi memecah belah bangsa," kata Syahrul Munir selaku Ketua Pengurus Cabang GP Ansor Kabupaten Tulungagung.

Munir mengaku, anggota Banser yang ikut menghadang rombongan HTI berjumlah sekitar 130an orang.

"Ada empat kendaraan mobil dan sejumlah motor yang dihentikan Banser. Mereka datang dari arah Trenggalek dan di hentikan tepat di perbatasan Tulungagung," katanya.
     
Menurut Munir, jamaah HTI berniat estafet Panji Rosululloh dengan membawa misi khilafah mulai dari Ponorogo hingga Banyuwangi yang puncaknya digelar besok (Minggu, 2/4) di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Sementara Ansor dan Banser tegas menolak kegiatan itu karena bertentangan dengan prinsip dan komitmen NU sebagai garda terdepan menjaga keutuhan NKRI. "Apapun masalah dan alasannya, NKRI tetap harga mati," Imbuh Munir

Sebagaimana yang diberitakan media online Antara, ditanya terkait klaim akan merusak NKRI, dr Fahrul Ulum,  Ketua HTI Kabupaten Trenggalek mengatakan, konsep khilafah dalam sistem bernegara yang digagas HTI hanya bersifat tawaran bagi rakyat Indonesia, dan tawaran boleh ditolak, boleh diterima.

"Tentang konsep khilafah HTI, sifatnya hanya memberikan tawaran. Logikanya sama seperti tawaran menggunakan listrik, bisa berhemat dalam pemaikaian dan sebagainya. Artinya dinamika kedepan tawaran itu bisa saja diterima atau ditolak, sehingga kami (HTI) mengedepankan dialog," katanya.

Selebihnya Fahrul menambahkan, kegiatan yang mereka gelar hanya bersifat edukasi ketauhidan bagi umat islam dengan mengingatkan sejarah keislaman di zaman Nabi Muhammad SAW.

"Melalui kegiatan kirab Panji Rasulullah ini, kami berkeingingan melakukan kegiatan edukasi sekaligus sosialisasi kepada masyarakat, khususnya umat muslim di Tanah Air tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW sehingga bisa meneladaninya sesuai ajaran Islam. Panji yang kita kirap adalah panji aliwak yang berwarna putih dan aroyah yang berwarna hitam. Dua panji ini selalu dibawa Rosululloh kemanapun beliau pergi sebagai simbol perjuangan dan syiar yang dilakukan kala itu," kata Fahrul menjelaskan.

Menanggapi statemen Fahrul, Yoyok Mubarok selaku Kepala Banser Satuan Kordinasi Cabang (Satkorcab)  Tulungagung menyampaikan, ucapan Fahrul justru membuktikan bahwa HTI memang berkeinginan merubah sistem NKRI.

"Itu kan justru memperkuat dan menjadi bukti kongkrit bahwa mereka memang merong-rong NKRI, tahu seperti ini harusnya pemerintah Indonesia sudah bertindak, bukan malah Banser yang bergerak." Tutur Yoyok.

Yoyok menegaskan,  Pemerintah hari ini dapat dikatakan kecolongan, ormas yang tidak berasaskan pancasila bisa lolos izin dan berkembang di indonesia. "Sarusnya pemerintah segera mengevaluasi dan membubarkan organisasi HTI." Pungkasnya.

Selain di perbatasan Trenggalek-Tulungagung, anggota Banser lain juga terpantau bersiaga dan melakukan penghadangan di berbagai kabupaten/kota SE-Jawa Timur. Termasuk di perbatasan Tulungagung-Kediri, Tulungagung-Blitar, dan Blitar-Malang. (in)

Satkoryon PAC Kalidawir, Tulungagung, adakan Pembaretan Anggota Banser

Diposting oleh On Maret 27, 2017

Ketua PC GP. Ansor Tulungagung Syahrul Munir tegaskan kesiapan peserta
Utusan, Tulungagung - Ratusan Anggota Banser Tulungagung antusias ikuti Pembaretan di Desa Sukorejo Kulon, Kalidawir, Tulungagung, Selasa (28/03). Penuh semangat juang, mereka rela berjalan kaki sejauh 10 km demi menumbuhkan jiwa korsa yang militan, dan disiplin.

Longmarch dimulai dari Sekolah MI Al-Hidayah Sukorejo Kulon, Kalidawir, dengan melintasi 2 wilayah Kecamatan yaitu Kalidawir & Pucanglaban, kemudian kembali lagi atau finis di MI Al-Hidayah.

"Ini tindak lanjut dari agenda Diklat Tingkat Dasar (DTD) yang kami lakukan beberapa bulan lalu." Kata Ketua PAC Ansor Kalidawir Ariful Mustaqim

Pembaretan ini, lanjut Arif, diadakan oleh Satuan Kordinasi Rayon (Satkoryon)  Pimpinan Anak Cabang (PAC) Kalidawir, Tulungagung. Peserta pembaretan berjumlah lebih dari 150 anggota

"Ada 150 anggota lebih yang mengikuti acara pembaretan. 13 diantaranya adalah Wanser (red; sebutan bagi anggota banser wanita)," tutur Arif.

Peserta Pembaretan saat berangkat longmarc
Roziqin, Kepala Satkoryon Banser Kalidawir menambahi, Banser dibentuk oleh NU (Nahdlatul Ulama') dan telah ada sejak sebelum kemerdekaan negara Indonesia. Saat itu, dengan semangat tinggi Banser turut berjuang merebut kemerdekaan Indonesia. 

"Sumbangsih Banser kepada Negara dan Agama tak perlu diragukan lagi. Banser merupakan tenaga inti GP Ansor sebagai penggerak, pengemban, dan pengamanan program-program sosial kemanusiaan, ” ujarnya.

Senada dengan Roziqin, Ketua Pengurus Cabang GP. Ansor Tulungagung Syahrul Munir mengatakan, sebagai salah satu unsur pejuang Negara Indonesia, pembaretan ini sekaligus mengukuhkan komitmen atas disetujuinya NKRI sebagai konsep final bentuk Negara Indonesia berdasarkan uud 45.

"Indonesia terdiri dari banyak golongan dan suku bangsa, karenanya jangan sampai kemajmukan yang sudah lama bersatu ini menjadi terpecah belah." Tutur Munir.