 |
| Sidang Paripurna Penyampaian Rekomendasi LKPJ Bupati Tahun 2016 |
Utusan-Rakyat, Tulungagung - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung dalam rangka
penyampaian rekomendasi DPRD Tulungagung terhadap laporan keterangan
pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tulungagung akhir tahun 2016 digelar Jumat
(28/4).
Hadir pada kesempatan tersebut, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo
dan Wakilnya Maryoto Bhirowo, Ketua DPRD Tulungagung Supriyono, kepala SKPD dan
seluruh anggota fraksi DPRD Kabupaten Tulungagung.
Sebelum rekomendasi LKPJ diterima Bupati Tulungagung, juru bicara
dari 8 fraksi DPRD menyampaikan satu per satu pandangan akhir dan beberapa
catatan penting (koreksi).
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung
Supriyono menekankan kepada pemerintah daerah agar lebih memperhatikan masalah
pendidikan. Karena dalam penyampaian rekomendasi masih terdapat beberapa
catatan penting yang harus diperhatikan.
Menurutnya, pendidikan harus diperjuangankan. Diantaranya
memberikan uang transportasi bagi guru tidak tetap (GTT) yang akan
membantu kelancaran proses belajar mengajar di Tulungagung.
"Diharapkan pemerintah membantu sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah. Misalnya diambilkan dari dari dana biaya operasional sekolah
(BOS), atau cara lain yang bisa membantu GTT," tuturnya.
Di lain pihak, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo usai rapat
paripurna mengatakan, bahwa catatan penting yang disampaikan oleh juru bicara
para fraksi adalah tentang problem Guru Tidak Tetap (GTT). Dia mengaku saat ini
belum bisa mengakomodir lebih jauh kepentingan mereka karena masih terkendala
aturan hukum yang saat ini masih dalam proses kajian.
"Sebenarnya Pemkab sudah mampu memberikan uang transportasi
kepada GTT, namun begitu semua harus melalui kajian terlebih dahulu. Jika
tidak, niat pemerintah memberikan uang transportasi kepada mereka justru akan
bertentangan oleh aturan pemerintah," ungkapnya. (tur)